Partai yang paling getol membangun kesiapan kader tampaknya hanya partai Hanura. Setiap tiga bulan sekali Partai pimpinan Jenderal (Purn.) Wiranto ini melakukan diklat. Pada diklat yang keempat ini Wiranto menegaskan perlunya militansi setiap kader. “Kita ingin punya kader partai yang berkualitas,” kata Wiranto.Menurut Wiranto, setelah tiga kali melakukan TOT (Training of Trainers) atau diklat, animo dari para kader di daerah sungguh sangat besar, sehingga DPP HANURA perlu membuka kembali TOT yang seyogyanya sudah selesai. Hari ini Jumat, 15 Agustus 2008, adalah TOT ke empat, yakni diklat tambahan atas permintaan daerah. Mereka siap untuk melaksanakan diklat ini dengan senang. Oleh karena itu, kalau jumlahnya tidak seperti biasanya (biasanya 360 orang), sekarang ada 200, karena yang lain, para kader sudah siap melakukan langkah-langkah terakhir dalam rangka pencalegan. Oleh karena itu, beberapa kader tidak bisa hadir ke Jakarta. Pembukaan dilakukan pada sore hari ini, dan akan berlangsung hingga Minggu, 17 Agustus 2008 yang akan saya tutup sendiri.
Apa dasar penentuan caleg yang dilakukan oleh HANURA?
HANURA adalah partai baru. Partai ini dengan susah payah kita bangun dari nol. Ternyata, dalam kurun waktu dua tahun, Partai HANURA telah menduduki satu rangking yang cukup baik dan terhormat di antara parai baru yang lainnya. Berbagai test telah kita lalui, seperti verifikasi tahap pertama dari Depkumham, partai HANURA dinyatakan lulus terbaik, verifikasi tahap kedua oleh KPU, verifikasi administrasi, Partai HANURA sekali lagi dinyatakan sebagai partai dengan predikat lulus sangat memuaskan. Baru kemudian disusul dengan verifikasi aktual oleh KPUD, ternyata lolos dengan predikat sangat baik. Artinya, ini semua merupakan jerih payah dari kader-kader partai yang secara struktural membangun partai ini. Pengabdian, dedikasi, dan pengorbanan mereka, dihargai oleh partai.
Oleh karena itu saat penjaringan celag, mereka kita persilahkan sebagai kader pertama yang masuk dalam proses pencalegan. Tetapi, kita juga menghargai bahwa suara rakyat merupakan sesuatu yang riil, sesuatu yang tidak dapat kita pungkiri kebenarannya. Maka, pilihan rakyat juga menjadi perhitungan kita. Ini yang menjadi pertimbangan untuk menentukan pencelegan ini. Dengan demikian, barangkali Partai HANURA mengambil langkah yang berbeda dengan partai-partai yang lain, bahwa kami tidak mengikuti secara utuh apa yang ditetapkan oleh KPU, yakni nomor urut tetap diperhitungkan, tetapi juga memperhitungkan 30% dari BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) sebagai calon yang bisa mengeliminasi dari nomor urut.
Untuk HANURA, nomor urut tetap kita lakukan, tetapi nomor urut tereliminasi ketika ada kader partai yang mendapat suara 15% dari BPP. Itu sudah cukup untuk mengelimiasi nomor urut. Dengan demikian, ada perimbangan, di satu sisi penghargaan partai Hanura terhadap pengabdian, pengorbanan, dan dedikasi dari para struktural partai, tetapi di sisi lain kita hormati hak-hak masyarakat untuk memilih yang terbaik wakil mereka.
Secara prinsipil kita tidak mutlak memberlakukan seperti aturan KPU 30% dari BPP, tetapi juga tidak bebas. Tetapi kita memberlakukan 15 persen dari BPP untuk mengeliminasi nomor urut. Kalau ada banyak caleg yang melebihi 15% dari BPP, maka akan dipilih yang terbanyak.
Kapan Anda mendeklarasikan sebagai capres?
Ada permintaan yang sangat kuat dari internal Partai Hanura, terutama tatkala Rapim, hampir semua daerah mendorong Ketua Umum Partai Hanura untuk segera mendeklarasikan dirinya menjadi capres. Wacana itu ada, tetapi untuk deklarasi calon presiden, Partai Hanura saat ini masih terkonsentrasi pada pengembangan kekuatan partai politik. Karena ke depan nanti, pemerintah yang kuat hanya bisa dibangun oleh pemimpin yang di-back up politik yang kuat. Dasar realitas itu maka Hanura sekarang mengkonsentrasikan diri dahulu untuk membesarkan partai, memenangkan Pemilu 2009. Kapan waktu yang tepat pendeklarasian saya menjadi capres, akan kamu beritahukan kemudian.
Andai Anda jadi Presiden apa yang akan Anda lakukan?
Saya tidak mau berandai-andai. Tetapi bagi saya, siapapun yang menjadi pemimpin ke depan, harus memiliki satu tekad yang kuat untuk mengubah nasib negeri ini. Perubahan itu bisa dilakukan kalau sang pemimpin ini sudah dapat melepaskan keterikatannya dengan pengelompokan politik. Artinya, jangan sampai ada interest-interest politik secara parsial yang membelenggu sang pemimpin, sehingga dia memposisikan dirinya menjadi dua. Yang satu pemimpin politik yang parsial, satu lagi pemimpin Republik Indonesia. Pemimpin harus punya keberanian dengan risiko apapun untuk mengambil keputusan berupa kebijakan-kebijakan publik yang benar-benar langsung berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai ada interes lain yang mengganggu dia untuk selalu mempertimbangkan keputusan yang seyogyanya diambil, kalau itu merupakan keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Itu permikiran saya, agar pemimpin ke depan nanti dapat menyelesaikan problem nasional. Tapi, kalau lebih luas lagi, maka saya bisa mengatakan, bahwa siapapun yang menjadi pemimpin ke depan, harus tahu problem yang dihadapi negeri ini, bangsa ini. Problemnya apa, sangat complicated, multidimensional. Kalau pemimpin tidak tahu problem, untuk apa jadi pemimpin. Tahu problem saja juga tidak cukup, pemimpin harus tahu solusinya. Tahu solusi saja juga belum cukup. Tahu problem, tahu solusi, dan juga harus bisa menjadi eksekutor. Tiga syarat itu harus dimiliki oleh calon pemimpin ke depan. Apakah itu saya, yang lain atau siapapun, terpulang kepada kompetisi yang akan kita lakukan secara bebas.
Pak tambahan satu lagi?
Wis, aku arep mbuka diklat.
Satu pertanyaan saja!
Opo to opo to.
Bagaimana Anda melihat gerakan anti SBY yang semakin mengkristal akhir-akhir ini?
Saya belum dengar. Wis dulu ya. Saya mau mbukak dulu.
