Notaris Buntario Tigris Saksi Perkara Mitora - Mitsui

Notaris Buntario Tigris hadir sebagai saksi pada sidang gugatan antara PT Mitora Consulting melawan PT Mitsui Indonesia, terkait sengketa pemberian jasa konsultasi bisnis, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/08).

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Jihad Arkanuddin dan didamping hakim anggota masing-masing Heru Susanto dan Marsuddin Nainggolan.

Dalam kesaksian di bawah sumpah, Notaris Buntario Tigris mengakui bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008, ia datang ke kantor PT Mitsui Indonesia di Menara BCA Lt. 52 Grand Indonesia atas undangan PT Mitora Consulting dengan agenda penandatangan dokumen Final Settlement Agreement. Pada saat itu, Buntario menegaskan bahwa dirinya berhubungan langsung dengan PT Mitora Consulting bukan dengan Mitora Pte Ltd Singapore, bahkan ia tidak mengenal Mitora Pte Ltd Singapore.

“Saya menyaksikan penandatanganan dan legalisasi dokumen Final Settlement Agreement oleh Mr. Sukagawa Makato selaku Presiden & CEO PT. Mitsui Indonesia, Mr. Wang Chian Pin selaku Presiden Direktur PT Maya Food Industries dan Mr. Sunartio Santoso selaku Direktur PT Indomaya Mas,” katanya.

Buntario menyatakan bahwa dirinya terkejut ketika mengetahui adanya penandatanganan 2 (dua) Agreement yang sama yang dilegalisasi oleh Notaris Grace Supena Sundah SH dan juga oleh pihak – pihak yang sebelumnya sudah pernah menandatangani Agreement yang sama. Padahal belum ada pemberitahuan pembatalan atas Agreement yang sudah dilegalisasi oleh Notaris Buntario.

Menjawab pertanyaan kuasa hukum Mitora Ervin Lubis, berkaitan dengan bukti pembayaran yang diberikan oleh PT Mitsui Indonesia, Buntario membenarkan bahwa ia telah menerima pembayaran atas pekerjaannya dari Mitsui.

Senada dengan Buntario Tigris, Notaris Grace Supena Sundah, dalam pernyataan tertulisnya menyebutkan bahwa dirinya sebelumnya tidak pernah diberitahukan bahwa perjanjian sejenis sudah pernah ditandatangani di hadapan Notaris Buntario Tigris. Jika ia tahu, sudah pasi ia tidak akan mau melegalisir Agreement tersebut.

Pada sidang sebelumnya pengacara senior OC Kaligis bersaksi bahwa dirinya pernah menjadi mediator. “Di akhir perdamaian, saya mendapat ucapan terima kasih dan sukses fee,” kata Kaligis.

Dari keterangan ketiga saksi tersebut, menurut Ervin, PT Mitora Consulting menyampaikan bahwa ternyata sejak semula Mitsui & Co.,Ltd maupun oleh PT Mitsui Indonesia, memang mempunyai intensi yang tidak baik, untuk meniadakan upaya dan kerja keras PT Mitora Consulting di dalam mendamaikan perselisihan antara Mitsui dengan PT INDOMAYA MAS yang tadinya sebagai penggugat dan MITSUI dengan Maya Muncar ,MI, Bali Maya Permai, Maya Food Industries, MAYA, dan MIMA sebagai tergugat.

Mitsui sebagai perusahaan besar telah bersikap arogan dan berusaha mengarahkan kepada tindakan wanprestasi seakan-akan Mitora gagal menyelesaikan sengketa. Padahal semua bukti-bukti berupa dokumen dan saksi-saksi yang ada, menyatakan bahwa Mitora telah berhasil menyelesaikan sengketa tersebut.

Advokat Ervin kembali menegaskan bahwa permasalahan ini berawal ketika meminta Mitora untuk memfasilitasi dan menggelar negosiasi dengan PT. Bali Maya Permai dan PT. Maya Muncar sejak 1 November 2007. Belakangan, Mitsui mengubah kontrak tersebut menjadi Packing License Agreement antara Mitsui & Co.Ltd. dengan PT. Bali Maya Permai dan PT. Maya Muncar.

PT. Mitora Consulting telah memfasilitasi dan menegosiasikan draft awal hingga tercapai perjanjian final. Mitsui & Co.Ltd. menyiapkan Packing License Agreement (PLA) yang kemudian ditandatangani oleh PT Bali Maya dan PT Maya Muncar, sehingga seharusnya perjanjian tersebut kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Mitsui & Co Ltd. Namun hal itu tidak dilakukan pihak Mitsui. Begitu pula dengan Exclusive Distributor Agreement yang dibuat untuk menuntaskan sengketa dengan Maya Manufacturing Trading Co dan PT. Indomaya Mas, dimana Mitsui & Co. Ltd. tidak menandatangani perjanjian tersebut tanpa alasan yang sah.

Mitora tidak mendapatkan keuntungan finansial senilai pekerjaan yang telah dilakukan. Maka kami menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp 18 miliar, ditambah kerugian immateriil Rp 100 miliar.

Sidang berikutnya digelar pada hari Kamis, 16 September 2010 dengan agenda kesimpulan. (Dede Subrata)

Pemilihan Ketua RW Secara Online, Sukses tanpa Kendala

Warga Perumahan Puri Bojong Lestari Bogor, akhirnya sukses menyelenggarakan pemilihan ketua RW secara online tepat waktu dan tanpa kendala. Antusiasme warga dalam memberikan suaranya melebihi pemilihan presiden.

Tepat pukul 12.00 WIB, Minggu 01 Agustus 2010, pemilihan ketua RW 14 Puri Bojong Lestari, Bojonggede, Bogor ditutup. Meski ada segerombolan warga yang datang terlambat, panitia tetap menyudahi pemilihan tersebut. Menurut Kholiq Hidayat, Ketua KPU Pemilihan Ketua RW, pihaknya tidak akan mentolerir setiap penyimpangan. “Kami sudah memberitahukan bahwa acara pemilihan dilakukan pada pukul 09.00 sampai 12.00 WIB. Mohon maaf kalau kami terkesan kaku, tetapi kami ingin menegakkan kedisiplinan,” katanya.

Lima belas menit setelah pemungutan suara ditutup, panitia langsung mengumumkan pemenangnya. Dari 577 warga yang terdaftar, ada 326 suara yang masuk. Calon pertama, Idris Ibrahim memperoleh 50 suara, dan calon kedua Sri Widodo mendapat 276 suara. “Tidak ada suara yang rusak, tidak ada yang abstain. Yang abstain ya yang tidak memilih,” kata Kholiq.

Saat itu juga langsung dibuatkan berita acara, bahwa pemenangnya adalah Sri Widodo menggantikan ketua RW lama, Didik Supriyadi. “Saya rasa, kita harus membiasakan diri kerja cepat, dan tidak bertele-tele,” tegas Kholiq.

Sementara manajer IT Pemilihan Ketua RW 14, Heni Susanto menegaskan, tidak ada kendala selama pemilihan berlangsung. “Alhamdulillah tidak ada hacker,” katanya.

Menurut Heni, dari sejumlah suara yang masuk tersebut, ada 21 suara yang diberikan di luar lokasi pemungutan. “Mungkin dari warnet atau dari komputer pribadi,” tambahnya.

Kepala Desa Pabuaran, Masduki H. Isa MD, dalam sambutannya mengaku terharu melihat perkembangan warga RW 14 Puri Bojong Lestari dalam mensukseskan demokrasi. “Saya yakin ini akan menjadi contoh wilayah lain, tidak hanya di Pabuaran, tetapi mungkin di Bogor atau bahkan di seluruh Indonesia,” katanya.

Sedangkan Ketua DPD Desa Pabuaran, Syahrir MAR, menegaskan bahwa pemilihan ketua RW di wilayah RW 14 ini jauh lebih maju ketimbang pemilihan presiden yang memakan banyak biaya. “Pemilihan presiden saja masih manual. Seharusnya ini masuk Museum Rekor Indonesia, karena memakan biaya Rp 0,- ” pintanya.

Dari pantauan Bogor Review, mekanismenya adalah setiap pemilih mendapatkan surat undangan pemilihan dan PIN yang telah dibagikan ke seluruh pemilih oleh anggota KPU, sehari sebelum pemungutan suara.

Saat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau di tempat lain, pemilih bisa mengakses situs pemilihan ketua RW yang beralamat di www.pblku.com dan memasukkan nomor PIN. Selanjutnya akan tampil foto dua calon ketua RW, Idris Ibrahim dan Sri Widodo dan pemilih tinggal memilih salah satu di antaranya. Satu pemilih membutuhkan waktu kurang dari setengah menit. Tim Jaringan Media Review.