Kasus aliran dana BI ke DPR menjadi berita hangat di seluruh media nasional sepakan ini. Bahkan beberapa media menulis daftar anggota DPR periode 1999-2004 yang menerima duit lengkap dengan jumlahnya. Daftar itu memanjang dan berurutan dari satu fraksi satu ke fraksi yang lain. Paskah Suzetta dari Golkar misalnya ditulis menerima Rp 1 miliar. Lalu MS Kaban dari PBB menerima Rp 300 juta.
Yang jadi pertanyaan, kenapa media tidak kritis kalau anggota DPR dari PKS juga ada yang menarima. Dia adalah TB Soenmandjaja. Saat itu dia bergabung dalam Fraksi Reformasi karena Partai Keadilan (sekarang PKS) tidak cukup kuota menjadi fraksi sendiri. Semua perhatian media focus ke partai besar. Pada saat bersama PKS mengambil keuntungan dengan teriak-teriak sebagai partai bersih.
Pada saat daftar ini muncul dari persidangan Hamka Yandhu, petinggi PKS sempat kelimpungan dan bikin rapat mendadak di Mampang Prapatan. Tapi, tidak ada media yang menulis esok harinya. Keresahan petinggi PKS beralasan sekali. Bukan cuma berdampak pada citra partai, tapi TB Soenmandjaja sekarang sedang menjadi calon Bupati Bogor yang diusung PKS.
Kasus Bogor sangat menarik. Untuk pemilihan bupati, PKS mencalonkan penerima suap BI. Sedangkan untuk pemilihan Wali Kota Bogor, PKS mengajukan Ahmad Ru'yat sebagai calon wakil wali kota. Padahal Ahmad Ru'yat tersangkut kasus korupsi Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Sahid yang sekarang jadi tahanan rumah.
Apakah kasus korupsi PKS yang lupur dari media ini merupakan hasil operasi intelejen PKS yang dijalankan Soeripto? Semua tahu Soeripto adalah anggota DPR dari PKS. Dia bekas petinggi BAKIN. Mari renungkan bersama. Jangan sampai kita tertipu oleh pencintraan dan slogan-slogan bersih yang dikampanyekan PKS. (abu matta)
