Pemerintah Ajak Perusahaan Migas Antisipasi Ancaman Krisis Energi

Jakarta, Bogor Review, 20 Mei 2015 -

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo mewakili Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka acara Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) ke-39 pada Rabu (20/5). Pagelaran tahunan yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) tersebut juga dihadiri Menteri ESDM Sudirman Said, Dirjen Migas IGN Wiratmadja, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Kepala BKPM Franky Sibarani. Mewakili parlemen, tampak hadir Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha.

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo mewakili Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka acara Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) ke-39 pada Rabu (20/5). Pagelaran tahunan yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) tersebut juga dihadiri Menteri ESDM Sudirman Said, Dirjen Migas IGN Wiratmadja, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Kepala BKPM Franky Sibarani. Mewakili parlemen, tampak hadir Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha.

Dalam sambutannya, Presiden IPA, Craig Stewart menguraikan tantangan industri migas di Tanah Air dalam setahun terakhir di tengah merosotnya harga minyak dunia. Akibatnya, banyak perusahaan migas yang harus menekan investasi dan biaya. Meski demikian, di saat dunia mengalami penurunan produksi, Craig menyatakan, produksi migas di Indonesia justru mengalami pertumbuhan. Namun, Craig juga menekankan pentingnya transparansi dan percepatan solusi dari pemerintah guna menghadapi ancaman krisis energi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tema IPA kali ini yang  bertajuk “Working Together to Accelerate Solutions in Anticipating Indonesia’s Energy Crisis”.

Berkaitan dengan hal tersebut, IPA mengemukakan delapan poin penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Yakni, reformasi birokrasi, lambatnya pengambilan keputusan, masalah pembebasan lahan di daerah, peraturan nonkonvensional, insentif eksplorasi, pasar gas domestik, perpanjangan kontrak migas, dan kepastian hukum. “Banyak tantangan di industri migas yang perlu mendapatkan penanganan serius dari pemerintah. Seperti kita tahu industri migas memerlukan banyak peraturan. Tetapi kami yakin dengan pemerintahan yang sangat terbuka saat ini, semua masalah akan bisa diatasi dengan sebaik-baiknya,” ujar Craig.

Dalam sambutannya Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan bahwa perhelatan ini merupakan ajang reguler para pelaku usaha di hulu migas. “Tema yang diambil adalah merespons seruan krisis.  Saat ini yang terjadi adalah adanya asumsi, jalan pikiran, dan kebiasaan, bahwa seolah-olah kita tidak krisis. Sampai saat ini kita belum ada perubahan mendasar untuk mengubah asumsi itu,” katanya.

Sudirman Said mengapresiasi pelaksanaan IPA tahun ini karena peserta dan booth yang ikut serta lebih banyak dari tahun lalu di tengah menurunnya harga minyak.  “Ini menunjukkan minat besar untuk bangkit. Ini juga merupakan satu tanda bahwa kita punya masa depan industri migas yang baik. Mari kita tata bersama-sama menatap masa depan,” paparnya.

Untuk itu pemerintah mengajak semua stakeholders agar tetap teguh menjalankan perubahan mendasar, yang harus dimulai dengan assesment yang pahit sekalipun. “Kita tidak lagi seperti 20 tahun lalu yang produksi minyaknya masih berlimpah. Indonesia tidak lagi surplus minyak tetapi sudah menjadi net importir. Kita harus berani melakukan peninjuan kembali soal tax, split, dan jangka waktu. DPR mari kita tata bersama,” pintanya.  Tak kalah penting, Sudirman berharap forum ini menghasilkan solusi yang aplikatif agar lebih baik ke depannya.

Sudirman mengingatkan bahwa migas kita masih banyak terdapat di laut dalam, untuk itu perlu infrastruktur yang memadai, SDM yang kuat, dan pelayanan yang memuaskan.  Pemerintah Pusat perlu dukungan dari Pemda untuk memperlancar perizinan. “SKK  Migas tolong rangkul Pemda. Tanpa dibukakan pintu oleh Pemda, eksplorasi tidak akan bisa dilakukan,” katanya.

Sudirman menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah bergiat untuk memperbaiki tata kelola migas untuk mengantisipasi krisis di masa mendatang. Ia juga mengajak perusahaan migas agar ikut serta menjalankan perubahan mendasar yang sedang digiatkan pemerintah. “Dari 104 izin migas kemudian susut menjadi 52 izin dan terakhir menjadi 42 migas. Perizinan yang selama ini berjumlah ratusan sekarang sudah dipangkas. Ini yang benar-benar menjadi perubahan mendasar,” katanya.

Berkaitan dengan upaya peningkatan produksi migas, Sudirman juga memastikan Komite Eksplorasi yang baru dibentuk akan dibekali payung hukum dan kewenangan untuk menjembatani antara pemerintah dengan perusahaan migas.

Di akhir sambutannya, secara simbolik Menteri ESDM menyerahkan 42 perizinan migas dari Kementerian ESDM kepada Kepala BKPM Franky Sibarani.

Sementara itu, dalam sambutannya Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menegaskan bahwa penemuan cadangan migas baru merupakan poin penting yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Hal ini berkaitan dengan belum tercapainya target produksi migas dalam lima tahun terakhir. “Sektor migas ini adalah driver penerimaan negara, sekitar 18 % dari total APBN. Untuk itu, prioritas pembangunan energi seperti migas, batubara, dan energi terbarukan menjadi fokus pemerintahan saat ini,” tukas Indroyono.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang menyerahkan perizinan migas ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemerintah juga mengimbau agar lembaga lain baik di pusat dan daerah menyerahkan proses perizinan ke dalam pelayanan satu pintu. Pentingnya dukungan teknologi juga dikemukakan Indroyono sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi migas. Ia menyatakan, dukungan teknologi tersebut sangat penting guna mengeksplorasi cadangan migas terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

Indroyono juga menyinggung pentingnya penggunaan teknologi dalam negeri yang menurutnya sudah cukup mumpuni. Lebih dari itu, dengan penggunaan produk dalam negeri secara otomatis akan turut meningkatkan perekonomian lokal.

“Upaya kita bersama untuk menambah cadangan migas karena kebutuhan terus meningkat.
Target yang dilakukan pemerintah selama ini diakui belum mengenai sasaran. Untuk itu harus dicari upaya bersama untuk meningkatkan cadangan migas. Kita harus tingkatkan produksi dan temukan cadangan baru,” katanya.

Migas adalah driver dalam penerimaan negara. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan tegas dan menjadikan prioritas bersama. Pemerintah telah berhasil mengubah subsidi BBM ke hal yang lebih produkstif. “Kini saatnya memprioritaskan pembangunan energi dengan memaksimalkan kapasitas nasional dan konten lokal,” pintanya.