Minggu, 4 Oktober 2009 - 17:40 wib
Bogor Review, Jakarta
Wakil Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar, OC Kaligis mengaku miris jika Partai Golkar dipimpin Aburizal Bakrie. “Saya khawatir jika Partai Golkar di bawah Aburizal Bakrie, partai ini akan semakin terpuruk,” katanya kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (04/10).
Kaligis menilai, kasus-kasus yang menimpa Aburizal Bakrei akan dijadikan amunisi untuk menghabisi Partai Golkar. “Kasus Lumpur Lapindo secara perdata memang sudah selesai, tetapi SP3 itu sewaktu-waktu bisa dibuka lagi. Persoalan ganti rugi yang berbelit-belit, jelas menyakiti hati rakyat, belum lagi soal Bakrie life yang bermasalah,” paparnya.
OC Kaligis mengungkapkan, di antara calon kandidat yang paling ideal memegang kendali utama Partai Golkar adalah Surya Paloh.
"Saya bukan tim sukses siapa-siapa, tapi di antara tiga calon (SP, Ical dan Tommy), Surya Paloh yang paling tepat," ujarnya.
Alasan mengenai penolakan terhadap Ical, Kaligis menyampaikan analisisnya sebagai pakar hukum. "Permasalahan Lapindo adalah sesuatu yang sensitif dan hingga kini belum selesai kasusnya," kata Guru Besar Fakultas Hukum Unima, Manado ini.
Kaligis mengingatkan, bahwa SP3 kasus Lapindo sewaktu-waktu bisa saja dibuka kembali. Terlebih banyak janji-janji ganti rugi yang hingga kini belum dibayar. "Golkar ke depan bakal habis tenaganya menggurusi masalah hukum, dan citranya makin terpuruk di tangan Ical," katanya.
Surya Paloh, menurutnya, relatif lebih bersih dari masalah hukum. Dia menganggap Paloh bisa mengambil hati rakyat dengan mudah.
Kenapa tidak mendukung Tommy, Kaligis menganggap putra mantan penguasa Orde Baru itu punya beberapa kelemahan, salah satunya Tommy adalah orang baru. "Banyak teman-teman di Golkar yang tanya saya mendukung siapa. Setelah makin banyak, sekarang saya ungkapkan. Supaya mereka tahu saya mendukung siapa," tegasnya. (ted)
Senin, Oktober 05, 2009
Jumat, Maret 20, 2009
Oknum Polisi Bekingi Premanisme
Penculikan terhadap anak di bawah umur semakin marak. Kali ini korbannya bernama Kate Victoria Lim. Bayi berusia 15 bulan itu direbut paksa oleh Alvin Lim dari gendongan Shelly Antonio yang sedang menyusui si bayi. Penculikan ini disertai aksi premanisme yang dibekingi oknum polisi.Peristiwa ini terjadi pada 13 Februari 2009 sekitar pukul 08.30 WIB di Cawang Utara No. 8 Kelurahan Cipinang Cempendak, Jakarta Timur. Alvin Lim yang juga suami Shelly Antonio merebut paksa anaknya dengan dikawal oleh enam orang preman keturunan ambon dan oknum polisi dari kesatuan Brimob. Demikian dikemukakan oleh O.C. Kaligis, kuasa hukum Shelly Antonio di Majapahit Pahit Permai, kepada wartawan, Jum’at (20/3).
Tindakan premanisme yang dilakukan adalah mereka menganiaya Shelly dan mengambil paksa Kate Victoria Lim yang sedang disusui dalam pelukan ibunya serta merusak barang-barang isi rumah, serta melakukan pencurian terhadap beberapa handphone milik Devi (adik dari pemilik rumah).
O.C. Kaligis menyesalkan tindakan itu karena tindakan premanisme itu dilakukan di hadapan dan dalam pengawasan aparat kepolisian berseragam lengkap dari Polsek Jatinegara Jakarta Timur.
Untuk itu, O.C. Kaligis meminta agar aparat kepolisian tidak membela aksi preminsme. “Klien kami minta pertolongan dan perlindungan hukum berupa tindakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencari dan menemukan kembali anaknya, bukan membela aksi premanisme” paparn
ya.O.C. Kaligis menambahkan, jika penculikan yang dilakukan oleh Alvin bukan dianggap suatu tindak pidana penculikan dikarenakan saudara Alvin adalah merupakan Ayah dari Kate Victoria Lim sendiri, maka tindakan-tindakan preman-preman dan seorang oknum Brimob terhadap Kate Victoria Lim tetap merupakan suatu tindak pidana penculikan.
O.C. Kaligis mengultimatum, jika dalam waktu 1 kali 24 jam, pihak-pihak yang terlibat penculikan tidak segera mengembalikan anak yang diculik, maka risikonya sudah amat jelas. Mereka bisa diancam pasal 328 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun karena menculik anak di bawah umur.
Senin, Februari 09, 2009
Kasus Penganiayaan Petamburan Penuh Rekayasa
Kasus penganiayaan dengan terdakwa Hendra Subrata kembali digelar, Senin, 09 Februari 2009 di PN Jakarta Barat. Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Ebo Maulana, mengagendakan pembacaan nota pembelaan tim penasihat hukum. Dalam nota pembelanya, kuasa hukum terdakwa menyebutkan bahwa tidak ada satu-pun bukti yang bisa memperkuat bahwa Hendra sebagai pelaku penganiayaan.
Terungkap di persidangan, saksi-saksi antara lain Sadimin, Antonius Edi Kartono, dan Wiwit Setianto secara jelas dan tegas menyatakan “Terdakwa bukanlah pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban Herwanto Wibowo, terdakwa hanyalah mirip dengan pelaku”. Saksi Sadimin menyatakan bahwa “terdakwa mirip dengan pelaku, namun Sadimin tidak dapat memastikan apakah terdakwa ini sebagai pelaku”
Sesuai keterangan saksi Soedjarwo Bagio Perwiro (anggota Pospol Polsek Palmerah) juga terungkap bahwa sebenarnya tidak ada satupun saksi yang menyaksikan pada saat terjadinya peristiwa pemukulan terhadap korban Herwanto Wibowo.
Keterangan Soedjarwo ini sesuai dengan keterangan Sadimin beberapa saat setelah terjadinya pemukulan terhadap Herwanto Wibowo dengan mengatakan bahwa “Pada saat terjadi peristiwa pemukulan terhadap korban, Sadimin tidak melihat dan tidak ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut”.
Di dalam perkara ini tidak ada satu-pun saksi yang menyebutkan terdakwa Hendra Subrata sebagai pelaku penganiayaan, kecuali saksi korban Herwanto Wibowo. Namun keterangan Herwanto tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena bertentangan dengan saksi-saksi lain serta tanpa didukung satupun bukti.
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa JPU tidak dapat membuktikan adanya motivasi terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban. Sesuatu yang sangat mustahil, bahwa dua orang yang merupakan teman baik, selama ini tidak pernah ada permasalahan, lalu seseorang itu melakukan pemukulan terhadap temannya untuk sebuah alasan yang tidak jelas.
Keterangan Herwanto Wibowo yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, 04 Maret 2008, pukul 09.00 WIB, terdakwa Hendra Subrata menghubungi ponsel Herwanto, adalah keterangan bohong, karena pada saat itu tidak ada komunikasi di antara keduanya. Hal ini dibuktikan dengan print out call record dua buah handphone milik Hendra Subrata. Penyidik juga sengaja menyingkirkan handphone milik Herwanto Wibowo, dengan tujuan untuk menyingkirkan atau menghilangkan jejak terhadap orang-orang yang telah berkomunikasi dengan Herwanto Wibowo, sehingga tidak dapat diketahui siapa pelaku yang sebenarnya. Alasan penangkapan yang menyatakan “Hendra Subrata, dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, adalah alasan yang direkayasa, karena Hendra Subrata telah memenuhi panggilan dari Polisi untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 31 Maret 2008 dan sedianya pada tanggal 29 April 2008, sekitar pukul 09.30 WIB Hendra Subrata akan memenuhi Panggilan ke dua untuk diperiksa tambahan sebagai saksi, namun pagi hari Selasa, tanggal 29 April 2008, pukul 06.15 WIB, pada saat Hendra SUbrata melaksanakan olah raga, Polisi telah menangkap Hendra Subrata, seperti layaknya penangkapan terhadap seorang teroris.
Pada waktu tindak pidana dilakukan (tempus delicti) terdakwa tidak berada di tempat tersebut (locus delicti) yang didasarkan pada alat bukti dan keterangan 8 (delapan) orang saksi di bawah sumpah yaitu Linawaty Widjaja, saksi Umi, saksi Tukinah, saksi Irvan, saksi Irwan Widjaja, saksi dari Kelurahan Jati Pulo, Tomang, Jakarta Barat yaitu sdr. SATIRI (WAKIL LURAH) dan sdr. IMRON ROSYADI (staff kelurahan bagian pertanahan). Pada saat kejadian, terdakwa saat itu berada di kantor kelurahan Jati Pulo, Tomang, Jakarta Barat. Ia berangkat dari rumah pukul 09.45 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Harier warna hitam B 268 WL sampai di kantor kelurahan pukul 10.30 WIB.
Saat di kantor kelurahan Hendra Subrata ditelepon oleh Harun Sebastian bahwa Herwanto Wibowo dirampok di daerah Petamburan. Harun adalah kawan dekat Herwanto.
Kuasa hukum terdakwa John H. Waliry, SH menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaanya terhadap usaha percobaan pembunuhan atau penganiayaan terhadap Herwanto Wibowo sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP. John mensinyalir, dakwaannya penuh rekayasa. Sejak semula, Penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya telah merekayasa Hendra Subrata untuk dijadikan sebagai pelaku, Hendra Subrata ditangkap seperti layaknya teroris dan setelah Hendra Subrata ditangkap, ditahan, barulah Penyidik mencari bukti-bukti rekayasa yang diarahkan kepada Hendra Subrata.
John juga menambahkan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka jelas dakwaan JPU tidak terbukti. “Oleh karena itu terdakwa Hendra Subrata harus dibebaskan,” paparnya.
Sementara di tempat terpisah, pengamat hukum pidana Lukas Sukarmaji menyarankan agar penyidik bekerja secara professional. “Jangan sampai kasus Asrori di Jombang terulang lagi,” paparnya. (Asep Maulana)
Terungkap di persidangan, saksi-saksi antara lain Sadimin, Antonius Edi Kartono, dan Wiwit Setianto secara jelas dan tegas menyatakan “Terdakwa bukanlah pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban Herwanto Wibowo, terdakwa hanyalah mirip dengan pelaku”. Saksi Sadimin menyatakan bahwa “terdakwa mirip dengan pelaku, namun Sadimin tidak dapat memastikan apakah terdakwa ini sebagai pelaku”
Sesuai keterangan saksi Soedjarwo Bagio Perwiro (anggota Pospol Polsek Palmerah) juga terungkap bahwa sebenarnya tidak ada satupun saksi yang menyaksikan pada saat terjadinya peristiwa pemukulan terhadap korban Herwanto Wibowo.
Keterangan Soedjarwo ini sesuai dengan keterangan Sadimin beberapa saat setelah terjadinya pemukulan terhadap Herwanto Wibowo dengan mengatakan bahwa “Pada saat terjadi peristiwa pemukulan terhadap korban, Sadimin tidak melihat dan tidak ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut”.
Di dalam perkara ini tidak ada satu-pun saksi yang menyebutkan terdakwa Hendra Subrata sebagai pelaku penganiayaan, kecuali saksi korban Herwanto Wibowo. Namun keterangan Herwanto tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena bertentangan dengan saksi-saksi lain serta tanpa didukung satupun bukti.
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa JPU tidak dapat membuktikan adanya motivasi terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban. Sesuatu yang sangat mustahil, bahwa dua orang yang merupakan teman baik, selama ini tidak pernah ada permasalahan, lalu seseorang itu melakukan pemukulan terhadap temannya untuk sebuah alasan yang tidak jelas.
Keterangan Herwanto Wibowo yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, 04 Maret 2008, pukul 09.00 WIB, terdakwa Hendra Subrata menghubungi ponsel Herwanto, adalah keterangan bohong, karena pada saat itu tidak ada komunikasi di antara keduanya. Hal ini dibuktikan dengan print out call record dua buah handphone milik Hendra Subrata. Penyidik juga sengaja menyingkirkan handphone milik Herwanto Wibowo, dengan tujuan untuk menyingkirkan atau menghilangkan jejak terhadap orang-orang yang telah berkomunikasi dengan Herwanto Wibowo, sehingga tidak dapat diketahui siapa pelaku yang sebenarnya. Alasan penangkapan yang menyatakan “Hendra Subrata, dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, adalah alasan yang direkayasa, karena Hendra Subrata telah memenuhi panggilan dari Polisi untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 31 Maret 2008 dan sedianya pada tanggal 29 April 2008, sekitar pukul 09.30 WIB Hendra Subrata akan memenuhi Panggilan ke dua untuk diperiksa tambahan sebagai saksi, namun pagi hari Selasa, tanggal 29 April 2008, pukul 06.15 WIB, pada saat Hendra SUbrata melaksanakan olah raga, Polisi telah menangkap Hendra Subrata, seperti layaknya penangkapan terhadap seorang teroris.
Pada waktu tindak pidana dilakukan (tempus delicti) terdakwa tidak berada di tempat tersebut (locus delicti) yang didasarkan pada alat bukti dan keterangan 8 (delapan) orang saksi di bawah sumpah yaitu Linawaty Widjaja, saksi Umi, saksi Tukinah, saksi Irvan, saksi Irwan Widjaja, saksi dari Kelurahan Jati Pulo, Tomang, Jakarta Barat yaitu sdr. SATIRI (WAKIL LURAH) dan sdr. IMRON ROSYADI (staff kelurahan bagian pertanahan). Pada saat kejadian, terdakwa saat itu berada di kantor kelurahan Jati Pulo, Tomang, Jakarta Barat. Ia berangkat dari rumah pukul 09.45 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Harier warna hitam B 268 WL sampai di kantor kelurahan pukul 10.30 WIB.
Saat di kantor kelurahan Hendra Subrata ditelepon oleh Harun Sebastian bahwa Herwanto Wibowo dirampok di daerah Petamburan. Harun adalah kawan dekat Herwanto.
Kuasa hukum terdakwa John H. Waliry, SH menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaanya terhadap usaha percobaan pembunuhan atau penganiayaan terhadap Herwanto Wibowo sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP. John mensinyalir, dakwaannya penuh rekayasa. Sejak semula, Penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya telah merekayasa Hendra Subrata untuk dijadikan sebagai pelaku, Hendra Subrata ditangkap seperti layaknya teroris dan setelah Hendra Subrata ditangkap, ditahan, barulah Penyidik mencari bukti-bukti rekayasa yang diarahkan kepada Hendra Subrata.
John juga menambahkan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka jelas dakwaan JPU tidak terbukti. “Oleh karena itu terdakwa Hendra Subrata harus dibebaskan,” paparnya.
Sementara di tempat terpisah, pengamat hukum pidana Lukas Sukarmaji menyarankan agar penyidik bekerja secara professional. “Jangan sampai kasus Asrori di Jombang terulang lagi,” paparnya. (Asep Maulana)
Langganan:
Postingan (Atom)