Persoalkan Saksi, Mitsui Sengaja Mengulur-Ulur Waktu

Sidang sengketa antara PT Mitora Consulting melawan PT Mitsui Indonesia, terkait sengketa pembayaran jasa konsultasi bisnis, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/07). Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Jihad Arkanuddin dan didamping hakim anggota masing-masing Heru Susanto dan Marsuddin Nainggolan menghadirkan pengacara senior OC Kaligis sebagai saksi.

Dalam kesaksiannya OC Kaligis menegaskan pada 03 Januari 2008 seseorang bernama Andreas Tanos datang ke kantornya. “Saya katakan kepada Andreas Tanos, kalau membela Anda, itu tidak mungkin, tetapi kalau untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan perdamaian antara Mitsui dan Bali Maya Permai dan Maya Muncar, saya akan sampaikan kepada klien saya. Hal ini kemudian saya sampaikan juga ke klien saya. Maka sejak saat itulah dilakukan pertemuan-pertemuan sampai 38 kali di kantor saya,” katanya.

Bahkan dalam usaha perdamaian itu, kata Kaligis, dirinya mendapat sukses fee. “Di akhir perdamaian, saya mendapat ucapan terima kasih dan sukses fee,” kata Kaligis.

Pengacara Mitsui, Harjon Sinaga menyatakan keberatan terhadap kehadiran OC Kaligis sebagai saksi. Menurutnya, OC Kaligis telah melanggar undang-undang. “Kami keberatan terhadap keberadaan Saudara OC Kaligis sebagai saksi karena yang bersangkutan menjadi kuasa hukum dari Maya Muncar dan Bali Maya Permai. OC Kaligis telah melanggar UU Advokat pasal 19 ayat 1, yang intinya saksi tidak diperkenankan memberi kesaksian untuk diri sendiri,” papar Sinaga. Bahkan Harjon Sinaga meminta OC Kaligis untuk mengundurkan diri dari persidangan karena tidak kompeten.

Mendapat tuduhan Sinaga, Kaligis mengatakan,”Silahkan laporakan saya ke dewan kode etik, tetapi kalau laporan anda tidak benar, Anda akan saya laporkan balik,” kata Kaligis.

Sementara Ketua Majelis Hakim, Jihad Arkanuddin, tidak sependapat dengan kuasa hukum Mitsui, Harjon Sinaga. “Status saksi saat ini adalah mantan kuasa hukum, jadi tidak menyalahi UU. Namun demikian, kami akan mencatat keberatan Saudara, dan akan kami dicatat dalam BAP yang kemudian akan diuji di Mahkamah Agung,” tegasnya.

Ervin Lubis, kuasa hukum, Mitora menambahkan argumentasi ketua majelis hakim. Ervin juga membantah tuduhan Sinaga. “Kehadiran saksi di sini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 218 yang intinya memperbolehkan kuasa hukum sebagai saksi apabila diminta,” katanya.

Menurut Ervin, Mitsui berupaya untuk mengulur-ulur sidang. Setelah minggu lalu tidak menghadiri sidang tapa alasan yang jelas, kali ini mencari-cari kesalahan saksi. “Mitsui mencari-cari alasan soal keabsahan saksi OC Kaligis karena dulu pernah menjadi kuasa hukum PT Bali Maya Permai. Mitsui sebagai perusahaan besar telah berbuat arogan mau mengarahkan kepada tindakan wanprestasi seakan-akan Mitora gagal menyelesaikan sengketa. Padahal semua dokumen dan saksi-saksi ada, bahwa Mitora telah berhasil menyelesaikan sengketa tersebut,” paparnya.

Kuasa hukum Mitsui, kata Ervin mengajukan pertanyaan yang diulang-ulang serta tidak substansial. “Mitsui berusaha mengesampingkan OC Kaligis sebagai saksi, sebab masalah ini hanya orang-orang terbatas saja yang mengetahui,” katanya.

Ervin kembali menegaskan bahwa permasalahan ini berawal ketika meminta Mitora untuk memfasilitasi dan menggelar negosiasi dengan PT Bali Maya Permai dan PT Maya Muncar sejak 1 November 2007. Belakangan, Mitsui mengubah kontrak tersebut menjadi Packing License Agreement antara Mitsui Co dengan PT Bali Maya Permai dan PT Maya Muncar. Mitora sempat memfasilitasi dan menegosiasikan draft awal hingga tercapai perjanjian final. Mitsui Co menyetujui draft final tersebut sehingga seharusnya perjanjian tersebut diberikan, disetujui dan ditandatangani PT Bali Maya Permai dan PT Maya Muncar. Namun hal itu tidak dilakukan pihak Mitsui. Begitu pula dengan Exclusive Distributor Agreement yang dibuat untuk menuntaskan sengketa dengan Maya Manufacturing Trading Co dan PT Indomaya Mas. Mitsui Co tidak menandatangani perjanjian tersebut.

"Mitora tidak mendapatkan keuntungan finansial senilai pekerjaan yang telah dilakukan. Maka kami menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp 18 miliar, ditambah kerugian immateriil Rp 100 miliar," papar Ervin.

Sidang berikutnya digelar pada Senin, 02 Agustus 2010 dengan menghadirkan saksi dari pihak tergugat. Asep Surengga.

Sidang Kasus Mitora vs Mitsui
O.C. Kaligis: Mitsui Lakukan Contempt Of Court

Sidang kasus gugatan PT Mitora Consulting melawan PT Mitsui Indonesia cs, terkait sengketa pembayaran jasa konsultasi bisnis, batal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/07). Sidang yang sedianya dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syahrial Sidik, SH.,MH, dan didamping hakim anggota masing-masing Jihad Arkanuddin dan Marsudin Nainggolan tersebut menghadirkan pengacara senior O.C. Kaligis sebagai saksi.

Sidang batal digelar lantaran pihak tergugat, Mitsui, tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim memutuskan sidang diundur Senin (26/07) mendatang. “Oleh karena pihak tergugat tidak hadir, maka kami mengundurkan jadwal sidang satu minggu,” kata Syahrial Sidik.

Usai sidang, O.C. Kaligis menduga pihak tergugat takut terhadap dirinya. “Mitsui takut karena saya datang. Dia pura-pura lari. Ini contempt of court namanya. Kalau begitu minggu depan saya ke luar negeri saja,” kata Kaligis.

Kaligis menyesalkan pihak Mitsui yang membatalkan acara sidang. Padahal, lanjut Kaligis, mau tidak mau, perkara ini harus selesai. “Kesaksian saya untuk meluruskan sengketa antara Maya Muncar dan Mitora Indonesia Internasional, di mana ada hak-hak yang dilanggar setelah perjanjian terjadi. Maya Muncar dan Bali Maya Permai adalah klien saya. Kehadiran saya di sini sebagai corporate lawyer,” tegasnya.

Pengacara PT Mitora, Ervin Lubis kembali menegaskan bahwa permasalahannya adalah, Mitsui meminta Mitora untuk memfasilitasi dan menggelar negosiasi dengan PT Bali Maya Permai dan PT Maya Muncar sejak 1 November 2007. Pasca krisis moneter 1997-1998, Mitsui dan kedua perusahaan ini terlilit sengketa pembayaran lisensi, produksi, distribusi produk makanan kaleng merk Botan yang telah terdaftar.

Sengketa itu akhirnya menghambat produksi dan distribusi Botan di Indonesia. Untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala, Mitsui meminta Mitora menegosiasikan Agreement for Supply of Botan Brand Canned Fish. Mitora sudah menuntaskan pekerjaan ini.

Belakangan, Mitsui mengubah kontrak tersebut menjadi Packing License Agreement antara Mitsui Co dengan PT Bali Maya Permai dan PT Maya Muncar. Mitora sempat memfasilitasi dan menegosiasikan draft awal hingga tercapai perjanjian Final. Mitsui Co menyetujui draft final tersebut sehingga seharusnya perjanjian tersebut diberikan, disetujui dan ditandatangani PT Bali Maya Permai dan PT Maya Muncar. Namun hal itu tidak dilakukan pihak Mitsui. Begitu pula dengan Exclusive Distributor Agreement yang dibuat untuk menuntaskan sengketa dengan Maya Manufacturing Trading Co dan PT Indomaya Mas. Mitsui Co tidak menandatangani perjanjian tersebut.

"Mitora tidak mendapatkan keuntungan finansial senilai pekerjaan yang telah dilakukan. Maka kami menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp 18 miliar, ditambah kerugian immateriil Rp 100 miliar," papar Ervin.

Sementara pihak tergugat, Mitsui, tidak berhasil dimintai komentarnya perihal ketidakhadirannya dalam sidang kali ini. Ketika Indonesia Monitor menghubungi pengacara Mitsui, Rofiq Sungkar, hanya operator telepon yang menjawabnya. “Bapak masih di luar,” kata Diah sang operator singkat. Asep Barudin.

PN Jakpus Periksa Dokumen PT Mitora

Sidang kasus gugatan PT Mitora Consulting melawan PT Mitsui Indonesia cs, terkait sengketa pembayaran jasa konsultasi bisnis, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (1/6). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syahrial Sidik, SH.,MH, dan didamping hakim anggota masing-masing Jihad Arkanuddin dan Marsudin Nainggolan.

Sidang yang sudah berjalan selama 8 kali ini, hanya berlangsung sekitar 25 menit. Agenda siding kali ini memeriksa dokumen berupa EDA (Exclusive Distributorship Agreement) dan PLA (Packing License Agreement) yang diajukan oleh Mitora.

“Sidang kali ini melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang membuktikan klien kami sudah berhasil menyelesaikan pekerjaan. Di samping itu ada juga dokumen, surat-surat, dan email-email yang membuktikan bahwa Mitsui telah nyata-nyata menghambat pekerjaan klien kami,” kata Ervin Lubis, pengacara Mitora kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Selasa (01/06).

Menurut Ervin, majelis hakim memberikan kesempatan minggu depan (Selasa, 08/05) untuk membuktikan alat bukti tertulis yang merupakan kelanjutan dari kasus ini. “Agenda Selasa depan adalah mengecek bukti tertulis dari penggugat. Kita melanjutkan bukti-bukti lebih lengkap, berupa dokumen yang akan kami tambahkan, yakni dokumen bukti kerugian yang dialami oleh PT Mitora akibat dari perbuatan Mitsui,” tegasnya.

Peluang untuk melakukan mediasi menurut Erwin masih terbuka. Namun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan untuk melanjutkan sidang. “Apabila memang ada kesepakan perdamaian, itu di luar persidangan. Peluang itu berdasarkan peraturan perundang-undangan masih dimungkinkan dalam konteks perdamaian selama proses persidangan, tetapi konteks itu nanti sifatnya sudah di luar proses persidangan,” paparnya.

Ervin kembali menegaskan bahwa permasalahannya adalah, Mitsui meminta Mitora untuk memfasilitasi dan menggelar negosiasi dengan PT Bali Maya Permai dan PT Maya Muncar sejak 1 November 2007. Pasca krisis moneter 1997-1998, Mitsui dan kedua perusahaan ini terlilit sengketa pembayaran lisensi, produksi, distribusi produk makanan kaleng merk Botan yang telah terdaftar.

Sengketa itu akhirnya menghambat produksi dan distribusi Botan di Indonesia. Untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala, Mitsui meminta Mitora menegosiasikan Agreement for Supply of Botan Brand Canned Fish. Mitora sudah menuntaskan pekerjaan ini.

Belakangan, Mitsui mengubah kontrak tersebut menjadi Packing License Agreement antara Mitsui Co dengan PT Bali Maya Permai dan PT Maya Muncar. Mitora sempat memfasilitasi dan menegosiasikan draft awal hingga tercapai perjanjian Final. Mitsui Co menyetujui draft final tersebut sehingga seharusnya perjanjian tersebut diberikan, disetujui dan ditandatangani PT Bali Maya Permai dan PT Maya Muncar. Namun hal itu tidak dilakukan pihak Mitsui. Begitupula dengan Exclusive Distributor Agreement yang dibuat untuk menuntaskan sengketa dengan Maya Manufacturing Trading Co dan PT Indomaya Mas. Mitsui Co tidak menandatangani perjanjian tersebut.

"Mitora tidak mendapatkan keuntungan finansial senilai pekerjaan yang telah dilakukan. Maka kami menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp 18 miliar, ditambah kerugian immateriil Rp 100 miliar," papar Ervin. Asep Sumarta.